China melontarkan peringatan tegas kepada Amerika Serikat (AS) setelah berakhirnya Perjanjian New START, yang selama ini menjadi kesepakatan terakhir pengendalian senjata nuklir antara Washington dan Moskow. Beijing mendesak AS agar segera menanggapi Rusia dan mencari jalan keluar guna menghindari meningkatnya ketidakstabilan strategis di tingkat global.

Perjanjian New START secara resmi berakhir pada Kamis (5/2/2026) waktu setempat. Berakhirnya kesepakatan ini meniadakan seluruh batasan kepemilikan senjata nuklir bagi AS dan Rusia, dua negara dengan arsenal nuklir terbesar di dunia, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa berakhirnya New START merupakan hal yang sangat disayangkan dari sudut pandang Beijing, sebagaimana dikutip oleh Newsweek.

Ia menekankan bahwa perjanjian tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan strategis global.

Menurut Lin, New START merupakan pilar utama stabilitas strategis dunia, dan berakhirnya pakta ini menimbulkan kekhawatiran luas terhadap sistem pengendalian senjata nuklir internasional serta tatanan nuklir global.

China secara terbuka mendorong AS untuk menanggapi usulan Rusia terkait perpanjangan pembatasan senjata nuklir selama satu tahun. Namun hingga kini, proposal tersebut belum mendapat respons dari Washington.

Lin menegaskan bahwa China berharap AS dapat secara aktif merespons inisiatif Rusia, mencari solusi yang bertanggung jawab, serta segera melanjutkan dialog stabilitas strategis dengan Moskow, sejalan dengan harapan masyarakat internasional.

Dari pihak Rusia, Kremlin juga menyampaikan penyesalan atas berakhirnya perjanjian tersebut. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Moskow memandang situasi ini secara negatif, meskipun menegaskan komitmen Rusia untuk tetap bersikap bertanggung jawab.

Peskov menyatakan bahwa Rusia akan terus mengedepankan pendekatan yang komprehensif dan bertanggung jawab terhadap stabilitas senjata nuklir, dengan tetap berlandaskan kepentingan nasionalnya.

Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan menegaskan bahwa dalam kondisi saat ini, para pihak tidak lagi terikat oleh kewajiban maupun deklarasi simetris dalam kerangka New START, termasuk ketentuan-ketentuan utamanya, sehingga masing-masing negara bebas menentukan langkah selanjutnya.

Sebagai informasi, AS dan Rusia secara kolektif menguasai sekitar 90% senjata nuklir global. Masing-masing diperkirakan memiliki lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir, berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). China juga merupakan negara berkekuatan nuklir, namun menolak bergabung dalam perjanjian pengendalian senjata dengan alasan jumlah persenjataannya jauh lebih kecil.

Meski demikian, Beijing diketahui mempercepat penguatan kemampuan nuklirnya dalam beberapa tahun terakhir. Pentagon memperkirakan China kini memiliki lebih dari 600 hulu ledak nuklir yang siap operasional. Kendati begitu, China menegaskan tetap menganut doktrin nuklir defensif dan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu.

Lin menegaskan bahwa China mempertahankan kekuatan nuklirnya pada tingkat minimum yang diperlukan untuk keamanan nasional dan tidak berniat terlibat dalam perlombaan senjata dengan negara mana pun. Ia juga menambahkan bahwa China untuk saat ini tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir.