Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini belum optimal dalam meningkatkan pendapatan kelompok pekerja.

Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menyampaikan bahwa dalam periode tujuh tahun terakhir, tepatnya 2017–2024, ketika ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 5% per tahun di luar masa krisis Covid-19, kenaikan pendapatan atau gaji riil rata-rata per tahun hanya sebesar 0,6%.

“Periode 2017–2024 kita kemungkinan besar tumbuh 5% jika mengecualikan Covid-19, tapi pertumbuhan gaji riil hanya sekitar 1%,” ungkap Riefky dalam Podcast LPEM FEB UI, dikutip Kamis (14/8/2025).

Menurut Riefky, hal ini menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut tidak banyak dirasakan oleh pekerja yang bergantung pada upah atau gaji, melainkan sebagian besar dinikmati oleh pemilik modal.

“Kalau pertumbuhan 5%, itu artinya hasilnya mengalir ke pemilik modal. Ini yang menjadi sorotan dari pertumbuhan 5% selama ini — siapa yang sebenarnya mendapat manfaatnya,” jelasnya.

Rendahnya pertumbuhan gaji riil rata-rata per tahun pada periode tersebut jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi berbeda dari situasi periode 2008–2016. Pada masa itu, kenaikan rata-rata gaji riil pekerja justru lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, yakni 6,3% dibandingkan 5,6%.

Tekanan terhadap pendapatan riil pekerja ini sebenarnya sudah diidentifikasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pada 2024. Saat itu, Bappenas melaporkan penurunan daya beli masyarakat yang tercermin dari menyusutnya porsi pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income) terhadap produk domestik bruto (PDB).

Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, yang ketika itu masih menjabat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, mengungkap bahwa proporsi disposable income terhadap PDB per kapita pada 2023 hanya sebesar 72,7%, terus menurun sejak 2020 yang berada di angka 75,3%.

Ia menjelaskan bahwa disposable income menggambarkan jumlah maksimum pendapatan masyarakat yang dapat digunakan untuk konsumsi setelah dikurangi pajak. Dengan kata lain, dari total PDB per kapita pada 2023, hanya 72,7% yang bisa dimanfaatkan untuk belanja konsumsi.

“Proporsi disposable income pada 2023 berada di angka 72,7%,” kata Scenaider dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa rata-rata upah pekerja di sektor-sektor dengan serapan tenaga kerja besar masih berada di bawah rata-rata upah nasional sebesar Rp 3,04 juta menurut data Sakernas Februari 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Sektor-sektor yang membayar upah di bawah rata-rata nasional antara lain industri pengolahan (Rp 3,03 juta), konstruksi (Rp 2,95 juta), pendidikan (Rp 2,84 juta), pengadaan air (Rp 2,69 juta), perdagangan (Rp 2,54 juta), pertanian (Rp 2,24 juta), akomodasi dan makanan-minuman (Rp 2,24 juta), serta aktivitas jasa lainnya (Rp 1,74 juta).

Sementara itu, sektor-sektor yang tidak termasuk penyerap tenaga kerja besar justru memiliki rata-rata upah lebih tinggi, seperti sektor keuangan dan asuransi (Rp 5,15 juta), pertambangan (Rp 4,94 juta), pengadaan listrik dan gas (Rp 4,85 juta), informasi dan komunikasi (Rp 4,74 juta), real estat (Rp 4,31 juta), jasa profesional (Rp 3,73 juta), administrasi pemerintahan (Rp 3,67 juta), transportasi (Rp 3,63 juta), dan kesehatan (Rp 3,35 juta).

“Kami juga menemukan ada sektor yang menyerap tenaga kerja besar namun memberikan upah di bawah rata-rata nasional,” pungkas Scenaider.