Pemerintah India optimistis bahwa penurunan pajak konsumsi yang diumumkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi akan mampu memberi dorongan bagi perekonomian tanpa menambah tekanan terhadap defisit fiskal, sekaligus mengimbangi kerugian akibat tarif impor AS yang lebih tinggi.

Mengutip Bloomberg, Senin (18/8/2025), pejabat di New Delhi pada akhir pekan lalu menyatakan bahwa rencana pemangkasan pajak barang dan jasa akan menguntungkan sejumlah sektor, termasuk sektor konsumsi dan usaha kecil. Menurut pejabat yang enggan disebut namanya, dampak penyesuaian tersebut terhadap penerimaan negara diperkirakan terbatas.

Menanggapi kebijakan ini, IDFC First Bank Ltd. memperkirakan penurunan pajak konsumsi dapat menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 0,6 poin persentase, sementara dampak terhadap inflasi diperkirakan menurun sebesar 0,6 hingga 0,8 poin persentase dalam kurun waktu 12 bulan.

Di sisi lain, Emkay Global Financial Services Ltd. memperkirakan penurunan penerimaan negara sebesar 0,4% dari PDB. “Penyederhanaan struktur GST merupakan reformasi yang positif untuk mendorong konsumsi domestik, terutama karena beban pajak di India sudah meningkat,” ujar Madhavi Arora, ekonom dari Emkay, dalam catatannya.

Walau rencana perubahan GST sudah lama dibahas, pengumuman resmi yang disampaikan Modi pada pidato Hari Kemerdekaan tetap mengejutkan banyak pihak. Langkah ini diumumkan di tengah ancaman Presiden Donald Trump yang berniat melipatgandakan tarif ekspor India ke AS menjadi 50% pada 27 Agustus 2025, sebagai sanksi atas pembelian minyak India dari Rusia.

Pada Jumat, Modi menekankan bahwa perekonomian India harus lebih mandiri, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi, mineral, dan pertahanan. Kebijakan pemotongan pajak ini diumumkan sehari setelah S&P Global Ratings menaikkan peringkat kredit India menjadi BBB—kenaikan pertama dalam 18 tahun. S&P menilai tarif Trump akan memberikan dampak yang relatif terkendali terhadap perekonomian India yang ditopang oleh konsumsi. Belanja konsumen dan investasi bisnis sendiri menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB India.

Usai pengumuman tarif 50% dari Trump, sejumlah analis, termasuk dari Citigroup Inc., memperkirakan adanya risiko perlambatan pertumbuhan tahunan India sebesar 0,6–0,8 poin persentase. Pemangkasan GST dinilai dapat membantu mengurangi dampak tersebut.

“Kenaikan konsumsi bisa meniadakan risiko dari skenario tanpa kesepakatan antara AS dan India,” kata Garima Kapoor, ekonom dari Elara Capital. Menurutnya, peningkatan peringkat India oleh S&P juga berpotensi memperkuat daya tarik negara tersebut sebagai tujuan investasi, di tengah melambatnya pertumbuhan global.

Sebagai catatan, sistem pajak GST India saat ini cukup kompleks, dengan empat kategori tarif utama, yakni 5%, 12%, 18%, dan 28%. Usulan perubahan akan memangkas jumlah kategori menjadi hanya dua, dengan sebagian besar barang yang sebelumnya dikenakan pajak 12% dan 28% akan dialihkan ke tarif lebih rendah, yakni 5% dan 18%.

Sekitar dua pertiga dari penerimaan GST pemerintah berasal dari tarif 18%, yang menurut pejabat akan membatasi kerugian fiskal akibat reformasi ini. Penurunan penerimaan juga diyakini bisa tertutupi oleh kenaikan konsumsi, khususnya barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan, yang akan dikenakan tarif lebih rendah.

Rencana tersebut akan dibahas terlebih dahulu oleh panel menteri keuangan negara bagian, sebelum diajukan kepada Dewan GST yang diketuai Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman pada September atau Oktober mendatang. Dewan GST memiliki kewenangan akhir terkait perubahan tarif ini. Para pejabat menegaskan bahwa kebijakan baru tersebut akan mulai diterapkan dalam tahun fiskal berjalan.