Daya saing Indonesia mengalami penurunan paling tajam dalam empat tahun terakhir.

Faktor-faktor yang memengaruhi daya saing saat ini tidak hanya mencakup aspek tradisional, tetapi juga melibatkan kesiapan digital serta pengelolaan transisi menuju ekonomi hijau.

Penurunan daya saing ini berpotensi mempengaruhi minat investasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam laporan World Competitiveness Ranking 2025 yang diterbitkan oleh Institute for Management Development World Competitiveness Center (IMD WCC) pada Juni 2025, posisi Indonesia turun drastis dari peringkat 27 pada 2024 menjadi peringkat 40 dari total 69 negara. Ini menjadi penurunan paling signifikan sejak empat tahun terakhir, setelah sebelumnya Indonesia mengalami peningkatan berturut-turut.

Arturo Bris, Direktur IMD WCC, menyatakan bahwa daya saing kini bergantung pada lebih banyak hal dibanding masa lalu, termasuk kesiapan teknologi digital, pengelolaan transisi hijau, serta pendekatan inovatif untuk memperkuat ketahanan negara.

“Para pemimpin kini juga mulai memperhitungkan digitalisasi, transisi hijau, dan strategi baru untuk memastikan ketahanan ekonomi,” ungkap Arturo dalam laporan tersebut pada Jumat, 20 Juni 2025.

Penilaian IMD mencakup empat pilar utama: kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Tahun ini, Indonesia mengalami penurunan skor pada tiga dari empat aspek tersebut. Dalam efisiensi pemerintah, Indonesia jatuh 11 peringkat ke posisi 34. Pada efisiensi bisnis, posisi Indonesia merosot 12 peringkat ke posisi 26. Sementara itu, untuk infrastruktur, Indonesia tergelincir lima peringkat ke posisi 57. Hanya kinerja ekonomi yang stabil di posisi 24.

Penurunan efisiensi pemerintah disebabkan oleh lambatnya birokrasi, ketidakpastian kebijakan, dan persepsi negatif publik terhadap lemahnya tata kelola antikorupsi. Dalam hal efisiensi bisnis, tantangan meliputi rendahnya produktivitas tenaga kerja, akses pembiayaan yang terbatas, dan lemahnya manajemen perusahaan.

Kualitas infrastruktur—baik fisik maupun digital—di Indonesia dinilai belum merata, walau pembangunan terus digenjot melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketimpangan ini menjadi hambatan, terlebih di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya proteksionisme yang turut mengganggu prospek investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kalangan dunia usaha menganggap penurunan ini sebagai sinyal serius yang menuntut percepatan reformasi struktural dan penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan berkelanjutan.

“Penurunan ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan secara sistemik, bukan sekadar gejolak jangka pendek,” kata Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kepada Tempo pada Minggu, 22 Juni 2025.

Shinta menyoroti penurunan dalam hal produktivitas dan akses pembiayaan—dua aspek yang sebelumnya menjadi kekuatan daya saing nasional. Menurutnya, penurunan ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha, termasuk ketidakpastian regulasi, tingginya biaya usaha, dan kesenjangan antara kebijakan dengan implementasi.

Mengenai efisiensi pemerintah, Shinta menilai bahwa dalam satu tahun terakhir, kredibilitas pengelolaan kebijakan publik belum memenuhi harapan dunia usaha. Masalah seperti birokrasi lamban, ketidakpastian regulasi, kesenjangan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan digital menjadi penyebab turunnya produktivitas dan kepercayaan pengusaha.

Menurut Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, turunnya daya saing juga dipicu lemahnya kontribusi sektor-sektor pendukung, seperti sumber daya manusia, daya beli masyarakat, dan regulasi pemerintah.

Ajib menyebut produktivitas pekerja Indonesia masih rendah, sebagian besar hanya lulusan sekolah dasar dan kurang keterampilan. Hanya 26 persen pengusaha yang puas dengan kinerja tenaga kerja.

Permintaan domestik pun menurun, di mana lebih dari 60 persen penduduk tergolong miskin menurut standar Bank Dunia, meski konsumsi menyumbang lebih dari separuh PDB.

Regulasi fiskal dinilai belum cukup mendukung usaha, dan birokrasi Indonesia dinilai lebih lambat dibanding negara tetangga. Program hilirisasi perlu diperluas ke sektor ekonomi rakyat agar bisa menciptakan lapangan kerja lebih baik.

Biaya logistik yang tinggi, sekitar 23 persen, juga dinilai menghambat efisiensi ekonomi, padahal standar idealnya hanya sekitar 13 persen.

Sebagai solusi, Apindo mengusulkan strategi “Indonesia Incorporated”—kerja sama erat antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat deregulasi, reformasi kebijakan, memperkuat sektor padat karya, dan ikut aktif dalam kebijakan serta negosiasi ekonomi global.

Pemerintah sendiri menilai daya saing Indonesia masih relatif baik. Febrio Kacaribu, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, menyatakan bahwa penilaian daya saing tergantung metodologi lembaga masing-masing. Menurutnya, indikator arus masuk modal lebih mencerminkan kepercayaan investor.

Febrio menilai kepercayaan investor tetap kuat, terlihat dari minat tinggi terhadap Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dan tren penurunan suku bunga SBN selama 10 tahun terakhir.

Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen memperbaiki hambatan seperti perizinan, rantai pasok, dan infrastruktur melalui inisiatif Danantara guna mengakselerasi investasi dan dampaknya pada perekonomian.

Pemerintah juga mendorong daya saing industri melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), terutama untuk industri yang berlokasi di kawasan industri. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, kebijakan ini efektif menurunkan biaya produksi dan sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2014.

Agus menyebut harga gas sebagai masalah lama yang belum terselesaikan. Untuk memastikan pasokan, pemerintah membuka opsi impor gas.

Kementerian juga mendorong kawasan industri terlibat dalam penyusunan regulasi agar lebih adaptif dan mendukung daya saing nasional. Agus optimistis kawasan industri akan menjadi penggerak utama investasi.

Ia menegaskan bahwa semua kementerian terkait telah sepakat mengenai HGBT, termasuk Menko Perekonomian, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan, tanpa ada perbedaan pendapat.

Namun demikian, pakar menilai fokus pembenahan sebaiknya diarahkan ke efisiensi pemerintah dan bisnis. Nailul Huda, Ekonom dari Celios, mengatakan penurunan pada dua aspek ini mencerminkan masalah kebijakan.

ICOR (Incremental Capital to Output Ratio) Indonesia masih tinggi, sebesar 6,33 pada 2023. Dibandingkan dengan Malaysia (2,7), India (3,2), dan Filipina (3,4), ini menunjukkan investasi Indonesia tidak efisien.

Menurut Nailul, hambatan domestik seperti premanisme, ketidakjelasan posisi Indonesia dalam BRICS dan OECD, serta keterlibatan TNI dalam ekonomi, seperti pengangkatan Dirjen Bea Cukai dari kalangan militer, membuat efisiensi rendah.

Ia menekankan bahwa pelemahan daya saing bukan semata karena ketidakpastian global, tapi lebih disebabkan masalah domestik. Penguatan daya beli masyarakat dan perbaikan kebijakan sangat krusial untuk mengembalikan daya saing.

“Jika kebijakan tidak segera dibenahi, investor akan enggan masuk,” ujar Nailul. Ia membandingkan dengan Malaysia yang justru mengalami peningkatan daya saing.

Nailul menyarankan agar praktik premanisme dan korupsi diberantas, serta penempatan militer di sektor ekonomi digantikan oleh profesional sipil. Jika tidak, Indonesia akan menghadapi penurunan investasi, pengangguran, perlambatan ekonomi, dan stagnasi kesejahteraan.