Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengurangi dampak dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang mulai berlaku pada 7 Agustus 2025. Salah satu strategi utama adalah mempercepat finalisasi sejumlah perjanjian perdagangan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan bahwa percepatan perundingan perdagangan dengan berbagai negara mitra bertujuan memperluas jangkauan pasar ekspor.

Menurutnya, ke depan Indonesia tidak hanya berfokus pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Jepang, tetapi juga akan membidik pasar non-tradisional seperti Afrika dan Amerika Latin. Langkah ini dianggap penting karena AS telah menetapkan tarif impor 19% terhadap produk Indonesia.

Apalagi, Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,10% dengan nilai total US$294,45 miliar pada tahun ini. Nilai ekspor pada Juni 2025 sendiri mencapai US$23,44 miliar, naik 11,29% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$21,06 miliar.

Secara akumulatif, total ekspor Indonesia selama semester I/2025 mencapai US$135,41 miliar atau naik 7,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$125,73 miliar. Rinciannya, ekspor migas sebesar US$7,03 miliar atau turun 11,04% dari US$7,9 miliar, sementara ekspor nonmigas naik 8,96% dari US$117,83 miliar menjadi US$128,39 miliar.

Budi menyebutkan bahwa pada tahun ini terdapat sedikitnya lima perjanjian perdagangan yang ditargetkan selesai, yaitu Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Indonesia–Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA), Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA), Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU-FTA), dan Indonesia–Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA). IP–CEPA direncanakan ditandatangani pada 11 Agustus 2025, bertepatan dengan kunjungan Presiden Peru Dina Boluarte ke Indonesia.

Perjanjian IEU–CEPA ditargetkan rampung tahun ini, diharapkan mampu mendongkrak ekspor ke Uni Eropa yang populasinya lebih dari 400 juta jiwa dan saat ini sudah menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar kedua Indonesia senilai US$3,79 miliar pada semester I/2025.

Pemerintah juga mempercepat perundingan ICA–CEPA yang rencananya diteken akhir 2025, serta IEAEU–FTA yang telah menyepakati poin-poin utama. Tunisia dan Indonesia sudah merampungkan pembahasan IT–PTA dan tinggal menunggu penandatanganan resmi. EAEU dipandang sebagai mitra penting bukan hanya untuk ekspor non-tradisional, tetapi juga sebagai pusat perdagangan strategis di Eropa Timur dan Asia Tengah.

Dunia usaha merespons positif langkah percepatan ini. Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menilai perjanjian dagang membuka peluang ekspor yang lebih luas, terutama di tengah perang tarif AS. Apindo telah membentuk kelompok kerja untuk memaksimalkan perjanjian, membangun komunikasi dengan pelaku usaha negara mitra, termasuk Uni Eropa, meskipun negosiasi IEU–CEPA belum rampung. Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie, menambahkan bahwa IEU–CEPA dapat meningkatkan perdagangan Indonesia–Eropa hingga US$100 miliar dalam 5–10 tahun, karena kebutuhan pasar Eropa mirip dengan AS, seperti alas kaki, tekstil, garmen, elektronik, serta CPO.

Anindya juga menilai perjanjian ini mempermudah akses bahan baku seperti gandum, kapas, dan kedelai dengan harga lebih murah, sementara Indonesia mengekspor barang jadi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut percepatan perjanjian adalah strategi tepat di tengah kebijakan Trump yang tidak menentu. Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat hanya terasa jika daya saing dan diversifikasi produk ditingkatkan, agar pasar domestik tidak kebanjiran produk impor.