Bank Indonesia mencatat bahwa selama dua hari kerja pada minggu ini, tepatnya pada 14 hingga 15 Mei 2025, total arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan nasional mencapai Rp4,14 triliun. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa aliran dana asing ini sebagian besar masuk ke pasar saham dan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Namun demikian, di sisi lain terjadi penjualan bersih oleh investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

“Berdasarkan data transaksi periode 14—15 Mei 2025, secara total nonresiden mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp4,14 triliun, dengan rincian pembelian bersih Rp4,52 triliun di pasar saham dan Rp1,14 triliun di SRBI, serta penjualan bersih sebesar Rp1,52 triliun di pasar SBN,” jelas Ramdan dalam pernyataannya yang dikutip pada Sabtu (17/5/2025).

Sementara itu, jika dilihat sepanjang tahun berjalan atau dari 1 Januari hingga 15 Mei 2025, arus modal asing secara keseluruhan masih mencatatkan angka keluar (net outflow) sebesar Rp29,1 triliun. Rinciannya, investor asing menjual bersih sebesar Rp53,53 triliun di pasar saham, menjual bersih Rp20,54 triliun di SRBI, dan melakukan pembelian bersih sebesar Rp44,97 triliun di pasar SBN.

Selaras dengan perkembangan pasar tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia untuk tenor 5 tahun tercatat berada di posisi 83,34 basis poin (bps) per 15 Mei, mengalami penurunan dibandingkan posisi sebelumnya sebesar 88,93 bps pada 9 Mei.

Di sisi lain, tingkat imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun tercatat mengalami penurunan tipis menjadi 6,87% pada Jumat (16/5/2025), dari sebelumnya 6,9% pada Kamis (15/5/2025). Sebagai pembanding, imbal hasil US Treasury Note (UST) tenor 10 tahun berada di level 4,432% pada Kamis (15/5/2025).

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada Jumat (16/5/2025) dibuka menguat di level Rp16.450 per dolar AS, meningkat dari posisi penutupan sebelumnya yaitu Rp16.510 per dolar AS pada Kamis (15/5/2025).

“Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan berbagai otoritas terkait lainnya serta mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal perekonomian nasional,” tutup Ramdan.