Presiden Prabowo Subianto berencana menambah utang baru senilai Rp 781,87 triliun pada tahun 2026. Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan utang tetap dilakukan secara hati-hati dengan menekankan pembiayaan yang inovatif sekaligus berkelanjutan.

“Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026, pembiayaan utang diproyeksikan sebesar Rp 781,868 miliar yang akan diperoleh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta penarikan pinjaman,” demikian tertulis dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang dirilis pada Senin (18/8/2025).

Dalam dokumen tersebut dijelaskan, APBN 2026 dirancang untuk menjalankan dua peran utama, yaitu menstabilkan perekonomian dari guncangan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Dengan begitu, APBN diharapkan dapat menggerakkan program-program prioritas di tengah meningkatnya risiko ekonomi akibat ketidakpastian global.

“Pemerintah memastikan strategi pengelolaan utang tahun 2026 diarahkan untuk mendukung agenda tersebut. Kebijakan fiskal yang ekspansif dipilih untuk memperkuat kapasitas fiskal agar APBN mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan,” bunyi dokumen tersebut.

Selain itu, dokumen itu juga menampilkan data pembiayaan utang selama lima tahun terakhir, yakni Rp 870,5 triliun pada 2021; Rp 696 triliun pada 2022; Rp 404 triliun pada 2023; Rp 558,1 triliun pada 2024; dan Rp 715,5 triliun pada 2025 (outlook). Untuk 2026, pemerintah menargetkan pembiayaan utang sebesar Rp 781,9 triliun.

Dengan demikian, jumlah tersebut menjadi yang terbesar setelah 2021, yakni masa pandemi COVID-19 yang membutuhkan pembiayaan ekstra besar. “Pemerintah menjamin pengelolaan utang dilakukan secara prudent, transparan, dan terkendali sehingga kesinambungan fiskal tetap terjaga,” tulis dokumen itu.

Pemerintah menyampaikan ada tiga prinsip utama dalam mengelola utang. Pertama, bersifat akseleratif, yaitu memanfaatkan utang sebagai pendorong percepatan pembangunan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kedua, efisiensi, dengan mengutamakan penerbitan utang berbiaya serendah mungkin melalui pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen. Ketiga, keseimbangan, yaitu mengatur portofolio utang pada titik optimal antara biaya rendah dan risiko yang dapat ditanggung demi memastikan keberlanjutan fiskal.

Sementara itu, RAPBN 2026 memperkirakan defisit sebesar Rp 638,8 triliun atau setara 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini muncul karena belanja negara dipatok mencapai Rp 3.786,5 triliun, lebih besar dibandingkan dengan target pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun.