Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan gagasan untuk mengenakan pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka, sebagaimana rencana Iran yang ingin memberlakukan pungutan di Selat Hormuz.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya memungkinkan untuk diterapkan, mengingat posisi strategis perairan Indonesia yang selama ini sering ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Seperti yang disampaikan presiden, Indonesia bukanlah negara pinggiran. Kita berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tetapi kapal yang melintas di Selat Malaka tidak dikenakan biaya. Saya sendiri mempertanyakan apakah hal itu tepat atau tidak," ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurut Purbaya, penerapan pajak pada jalur perdagangan global di Selat Malaka berpotensi dilakukan melalui kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang sama-sama berada di kawasan tersebut.

Ia menambahkan, jika Iran berencana mengenakan biaya pada kapal yang melintasi Selat Hormuz, maka pembagian hasil antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dari Selat Malaka juga bisa menjadi opsi yang menguntungkan, terlebih Indonesia memiliki porsi jalur yang paling luas dan panjang.

Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa gagasan tersebut belum tentu dapat diwujudkan dan tidak mudah untuk direalisasikan, walaupun sebagian besar wilayah perairan Selat Malaka berada di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa wilayah Singapura relatif kecil, sementara wilayah Malaysia dan Indonesia dapat dikatakan terbagi. Namun, kondisi di lapangan tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia tidak seharusnya berpikir defensif, melainkan mulai mengambil langkah yang lebih proaktif, namun tetap dengan perhitungan yang matang.