Jakarta dikepung gelombang aksi demonstrasi sejak Kamis (28/8/2025). Awalnya, aksi berlangsung tertib di depan Gedung DPR, namun kemudian berubah menjadi kericuhan di sejumlah titik di kawasan Senayan hingga Pejompongan, Jakarta.

Situasi semakin memanas pada Jumat (29/8) setelah seorang pengemudi ojek online (ojol) tertabrak dan dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada Kamis malam.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu roda perekonomian Jakarta dan memicu kekhawatiran akan terulangnya kerusuhan seperti Mei 1998.

Tanggapan Ekonom

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai situasi saat ini mengarah ke pra-krisis ekonomi apabila pemerintah tidak segera menanggapi tuntutan publik.

"Situasi sekarang sudah mengarah ke pra-krisis ekonomi bila pemerintah tidak segera merespons tuntutan publik. Bahkan lebih parah dibandingkan 1998 karena kurvanya berbentuk huruf L, di mana pelemahan terus terjadi di semua sektor dan peluang pemulihan akan memakan waktu lama," kata Bhima kepada detikcom, Jumat (29/8/2025).

Bhima menilai, pemerintah seharusnya segera membentuk tim independen untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Langkah-langkah yang diusulkan Bhima:

1. Reformasi pajak agar lebih adil. Beban pajak yang berat pada kelompok menengah ke bawah perlu dikurangi. PPN sebaiknya diturunkan menjadi 8% untuk menjaga daya beli. Pajak Kekayaan (wealth tax) perlu dibahas segera, dan kebocoran pajak dari industri ekstraktif harus dihentikan alih-alih membidik warung kecil.

2. Pembentukan komite remunerasi untuk mengatur gaji dan tunjangan pejabat tinggi. Praktik gaji DPR yang bebas pajak serta tunjangan berlebih harus dihentikan. Komite ini perlu diisi oleh pihak independen.

3. Reshuffle kabinet, khususnya tim ekonomi yang dinilai tidak memiliki sense of crisis.

4. Rombak total Rancangan APBN 2026, hentikan efisiensi berlebihan di anggaran daerah, serta kurangi alokasi belanja pertahanan dan keamanan.

Pandangan Ekonom Lain

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai dampak demonstrasi terhadap Jakarta dan Indonesia sangat bergantung pada respons Pemerintah dan DPR.

"Dampak bagi Jakarta dan Indonesia bergantung pada sikap Pemerintah dan DPR. Jika mereka mau mendengar tuntutan rakyat, menyampaikan permintaan maaf yang tulus, dan berkomitmen memperbaiki kekurangan secara konkret, maka konflik dapat mereda dan ekonomi tidak akan terlalu terganggu," ungkap Wijayanto.

Sebaliknya, bila sikap arogan tetap dipertahankan, kondisi akan semakin memburuk.

"Jika mereka tetap arogan, gemar memamerkan kekayaan, merasa paling benar, dan menjalankan program menara gading yang tidak menjawab kebutuhan rakyat, maka jurang pemisah antara pemerintah dengan rakyat akan semakin lebar, memperburuk keadaan," tambahnya.

Meskipun demikian, Wijayanto menilai kondisi saat ini masih jauh dari krisis 1998, meski tetap akan berdampak signifikan pada perekonomian.

"Saya yakin kondisi ini masih jauh dari krisis 1998. Namun, tetap akan memunculkan gangguan serius bagi perekonomian," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya respons serius dari pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan. Menurutnya, permainan statistik harus dihentikan, pejabat yang tidak kompeten perlu diganti, dan pola hidup sederhana harus diterapkan para elite.

"Perlu mengubah kebijakan tunjangan yang berlebihan, menghentikan permainan angka statistik, mengganti pejabat yang menjadi sumber masalah, dan mengadopsi kesederhanaan. Saat ini, para elit justru gemar memamerkan harta di tengah kesulitan rakyat," pungkas Wijayanto.