Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan sepakat untuk berbagi beban atau burden sharing dalam rangka mendukung pendanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dengan nilai realisasi mencapai Rp 200 triliun.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa dana dari pembelian SBN itu sebagian dialokasikan pemerintah untuk membiayai program Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

“Sinergi BI dalam Asta Cita berkaitan dengan burden sharing. Kami tetap menegakkan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan moneter maupun fiskal. Hingga kemarin, kami sudah membeli SBN sebesar Rp 200 triliun,” kata Perry dalam rapat kerja virtual dengan Komisi VI DPD RI, Selasa (2/9/2025).

Apa Itu Burden Sharing?

Mengacu pada publikasi Asian Development Bank (ADB) berjudul Indonesia's Fiscal Capacity and Burden-Sharing Scheme: A New Insight from Handling COVID-19, dijelaskan bahwa pemerintah pernah menggunakan skema serupa saat pandemi.

Saat itu, burden-sharing diterapkan untuk membiayai pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Dalam mekanisme tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan SBN untuk Bank Indonesia dengan acuan suku bunga reverse repo.

“Pemerintah membayar bunga sesuai jatuh tempo, namun di hari yang sama BI mengembalikannya kepada pemerintah sebagai kontribusi sesuai skema. Sederhananya, mekanisme ini mirip pencetakan uang baru yang kemudian disalurkan ke Kemenkeu guna mendukung belanja fiskal,” tulis laporan tersebut, dikutip Jumat (5/9/2025).

Ada tiga mekanisme burden-sharing yang kala itu dijalankan:

1. Seluruh beban ditanggung BI melalui pembelian SBN dengan skema private placement. Dana digunakan untuk membiayai barang publik seperti kesehatan, perlindungan sosial, dan belanja sektoral, dengan bunga sesuai suku bunga reverse repo BI, namun bunganya dikembalikan sepenuhnya ke pemerintah.

2. Pemerintah menjual SBN ke pasar, sementara BI bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer). Dalam skema ini, BI menanggung selisih bunga setara dengan perbedaan suku bunga reverse repo tiga bulan BI dikurangi 1%. Dana dipakai untuk pembiayaan nonbarang publik seperti UMKM dan koperasi non-UMKM.

3. Seluruh beban ditanggung pemerintah, di mana SBN dijual dengan tingkat bunga penuh sesuai pasar. Hasil dana dipakai untuk belanja nonbarang publik lainnya.

Burden Sharing sebagai Monetisasi Utang

Dalam literatur ekonomi moneter, burden-sharing merupakan bentuk sederhana dari monetisasi utang atau seigniorage. Skemanya, bank sentral membeli obligasi pemerintah secara langsung sehingga pemerintah memperoleh dana segar, sementara neraca bank sentral ikut membesar.

Transaksi ini bersifat sementara karena pada akhirnya bank sentral bisa menghapus utang tersebut dari sisi asetnya. Monetisasi utang biasanya dipakai oleh negara yang mengalami defisit fiskal, terutama ketika instrumen moneter konvensional tidak memadai.

Ada tiga bentuk monetisasi:

1. Langsung, saat bank sentral membeli obligasi baru langsung dari pemerintah.

2. Tidak langsung, yaitu pembelian obligasi di pasar sekunder lewat operasi pasar terbuka.

3. Langsung dengan penghapusan utang, di mana utang dihapuskan dari neraca bank sentral.

Secara teknis, monetisasi utang mirip dengan quantitative easing (QE). Bedanya, QE hanya memperbolehkan bank sentral membeli obligasi lama (seasoned bonds), sementara monetisasi memungkinkan pembelian obligasi baru sebagai sumber pembiayaan langsung.

Independensi Bank Sentral

Penggunaan monetisasi utang untuk menutup defisit fiskal sering menimbulkan kontroversi dan dianggap tabu karena dikhawatirkan dapat mengganggu independensi bank sentral.

Pihak yang menolak berpendapat bahwa jika bank sentral terlalu sering membiayai defisit, kebijakan moneter bisa terdominasi kepentingan fiskal, belanja negara berpotensi tak terkendali, dan inflasi meningkat tajam.

Namun, di sisi lain, kebijakan fiskal memang sangat memengaruhi kondisi makroekonomi tempat bank sentral beroperasi. Karena itu, keterlibatan bank sentral dalam pembelian obligasi pemerintah masih bisa diterima selama tidak terlalu menekan neraca maupun mengancam independensinya.

Dengan adanya koordinasi yang jelas antara pemerintah dan bank sentral, monetisasi utang diharapkan tidak akan menimbulkan inflasi maupun masalah belanja negara, selama diatur secara hati-hati.