Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan peringatan terkait potensi kenaikan inflasi yang dipicu oleh meningkatnya harga bahan pokok, khususnya beras. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Kerja Komite IV bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia pada Selasa (2/9/2025).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa inflasi nasional masih terkendali, dengan tingkat inflasi umum (headline inflation) tercatat di angka 2,31% pada Agustus 2025, serta adanya deflasi di bulan tersebut.

“Inflasi pangan bergejolak (volatile food) dapat dikendalikan, meskipun kita tetap harus berhati-hati terhadap tekanan inflasi dari komoditas pangan, terutama beras,” kata Sri Mulyani.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus 2025 mencatat deflasi sebesar 0,08%. Secara tahunan (year-on-year), inflasi berada di angka 2,31%.

Deflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 0,29% dengan kontribusi sebesar 0,08%. Komoditas dengan pengaruh terbesar adalah cabai rawit yang menyumbang 0,07%.

Komoditas lain yang mendorong deflasi adalah tarif angkutan udara dengan kontribusi 0,03% dan bensin sebesar 0,02%. Sementara itu, inflasi dipicu oleh bawang merah dan beras dengan sumbangan masing-masing 0,05% dan 0,03%. Faktor pendorong inflasi lainnya mencakup biaya kuliah di perguruan tinggi, harga emas perhiasan, dan biaya pendidikan tingkat dasar.

BPS juga mencatat bahwa harga beras pada Agustus 2025 naik di semua tingkat distribusi, mulai dari penggilingan, grosir, hingga eceran.

Pada bulan sebelumnya, harga beras di tingkat penggilingan tercatat Rp 13.569/kg, naik 1,87% dibandingkan Juli 2025 yang sebesar Rp 13.346/kg.

Untuk menekan kenaikan harga, pemerintah telah menyalurkan 43.665 ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Sabtu (30/8/2025) dalam rangkaian Gerakan Pangan Murah (GPM).

Distribusi dilakukan di ribuan lokasi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pusat kegiatan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Program ini merupakan bagian dari target penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025.