Ribuan demonstran terlibat bentrokan dengan aparat keamanan di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) dalam aksi protes besar yang menyoroti kemarahan publik terhadap besarnya tunjangan anggota DPR RI. Media internasional Bloomberg menilai bahwa gelombang aksi ini semakin menambah ketidakpastian terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

Dalam laporannya yang berjudul "Thousands clash with police in Jakarta as protests intensify", Bloomberg menyatakan bahwa meskipun tingkat inflasi di Indonesia tergolong moderat, tekanan biaya hidup yang semakin berat membuat masyarakat semakin frustrasi.

“Protes-protes ini menambah ketidakpastian terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Meskipun inflasi rata-rata hanya sekitar 3% sejak pandemi, harga beras yang tinggi serta biaya pendidikan yang mahal telah memicu ketidakpuasan publik terhadap beban hidup,” tulis Bloomberg.

Aksi yang berpusat di kompleks parlemen RI ini dipicu oleh pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR, hampir sepuluh kali lipat dari upah minimum Jakarta 2025 yang hanya sekitar Rp5,3 juta.

Sebagian besar demonstran yang turun ke jalan pada Kamis tersebut adalah mahasiswa. Beberapa di antaranya melempari batu dan menyalakan petasan, sementara polisi menanggapi dengan menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk membubarkan massa.

Menjelang sore, kericuhan meluas ke kawasan perbelanjaan di sekitar Senayan. Para demonstran melemparkan bambu runcing dan batu ke arah aparat, sehingga polisi memperketat pengamanan dan menutup sejumlah akses jalan untuk mencegah massa masuk lebih jauh ke pusat kota.

Bloomberg juga mencatat bahwa aksi unjuk rasa ini bukan yang pertama. Pada 25 Agustus lalu, ratusan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil juga bentrok dengan aparat di lokasi yang sama. Bahkan pada protes nasional tahun 2024, demonstrasi sempat mengguncang nilai tukar rupiah dan pasar saham, memaksa DPR membatalkan rencana revisi undang-undang pemilu.

Kemarahan publik kali ini semakin diperburuk oleh lonjakan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan yang kian mahal, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri tekstil.

Selain isu tunjangan DPR, kekecewaan masyarakat juga dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah. Awal Agustus lalu, lonjakan PBB hingga 250% memicu aksi protes besar di Pati, Jawa Tengah. Aksi serupa juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, dan Cirebon, Jawa Barat, hingga akhirnya sejumlah kepala daerah mencabut kebijakan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah mengambil langkah di ranah digital. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan akan memanggil ByteDance (TikTok) dan Meta terkait beredarnya konten provokatif mengenai aksi 28 Agustus. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa platform digital wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

“Platform dengan teknologi kecerdasan buatan canggih harus mampu menyaring dan menghapus materi yang menyesatkan atau bersifat provokatif,” ujar Angga. Ia membantah bahwa langkah ini bertujuan membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk mencegah ujaran kebencian yang dapat merusak institusi demokrasi.